Bojonegoro – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan dengan Tema Modernisasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Merawat Demokrasi” pada Sabtu (25/10/2025). Acara yang berlangsung di Bojonegoro ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pengawasan pemilu yang adaptif dan berintegritas di era digital.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits, serta Anggota Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini dan Dewita Hayu Shinta. Turut hadir pula jajaran Forkopimda, perwakilan partai politik, akademisi, dan pegiat demokrasi di Bojonegoro.
Ketua Bawaslu Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, menyebut kegiatan ini sebagai momen refleksi pasca pemilu. Menurutnya, Bawaslu perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar kinerja pengawasan makin efektif.
“Kami ingin secara adaptif ke depan, bagaimana digitalisasi hadir di tengah-tengah kita dan menjadikan Bawaslu Bojonegoro lebih efektif serta efisien dalam melakukan pengawasan,” ujar Handoko.
Sebagai simbol semangat perjuangan, Handoko menyerahkan selendang Obor Sewu kepada para narasumber. Ia menyebut, simbol tersebut melambangkan semangat api perjuangan yang tidak pernah padam, sebagaimana pesan Bung Karno: “warisi apinya, bukan abunya.”
Sementara itu, Bupati Bojonegoro yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Djoko Lukito, menyampaikan apresiasi atas peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan partai politik.
“Tugas Bawaslu tidak ringan. Karena itu, sinergi antara Bawaslu, Pemkab, TNI, Polri, dan parpol mutlak diperlukan agar kualitas pemilu semakin baik,” tegas Djoko.
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, juga mengingatkan pentingnya inovasi kelembagaan dan modernisasi birokrasi. Ia menjelaskan, Bawaslu kini telah memiliki “Rumah Data” sebagai pusat penyimpanan produk pengawasan dan literasi demokrasi.
“Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan pemkab sangat penting untuk pendidikan politik bersama,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya demokrasi substansial yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. “Negara kita sudah 80 tahun merdeka. Demokrasi sejati adalah ketika rakyat bebas berbicara dan bertindak tanpa rasa takut,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital. Harapannya, kolaborasi antar lembaga dan masyarakat mampu memperkokoh demokrasi yang bersih, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Bojonegoro. (hjr)
