Bojonegoro – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Bojonegoro tentang Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Kamis (13/11/2025).
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar, tahun 2026 disebut sebagai tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Kabupaten Bojonegoro. “Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama setelah masa transisi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” disampaikan juru bicara fraksi dalam paripurna tersebut.
Golkar menilai APBD 2026 harus lebih akomodatif dengan menyediakan bantalan fiskal yang memadai, guna menjaga situasi tetap kondusif. “Dengan begitu, agenda pembangunan bisa berjalan lancar dan sukses, termasuk program kerja prioritas pemerintah daerah,” lanjutnya. Fraksi Golkar juga menyatakan setuju agar Raperda APBD 2026 beserta nota keuangannya dibahas lebih lanjut.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak hanya soal menaikkan atau menurunkan angka anggaran. “Pencapaian pada tahun sebelumnya harus dijadikan tolak ukur dalam menyusun anggaran 2026,” ujar perwakilan Gerindra.
Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyusun rancangan APBD 2026. Fraksi ini berharap pembangunan di Bojonegoro bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. “Kami mendukung pembahasan Raperda ini agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dari data yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,08 triliun atau sekitar 87,97 persen dari target Rp5,77 triliun. Sementara estimasi pendapatan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp4,56 triliun, atau turun sekitar Rp1,2 triliun dari tahun sebelumnya.
Untuk belanja daerah, pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun dengan realisasi Rp3,6 triliun atau 46,19 persen. Sedangkan plafon anggaran sementara tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5,86 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,9 triliun dibanding tahun 2025.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi Gerindra meminta agar kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026 menjadi komitmen bersama dan benar-benar dijalankan sesuai aturan. Paripurna sendiri masih akan berlanjut dengan agenda pembahasan raperda pada tahapan berikutnya. (Edy)
