BOJONEGORO – Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan BPS Bojonegoro, Rabu (8/10/2025). Rapat membahas efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dinilai belum maksimal.
Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPS, penurunan tiap tahun hanya sekitar 0,2 poin, padahal anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1,6 triliun di 15 OPD.
“Kita tidak bisa terus melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda. Perlu terobosan dan sinergi lintas sektor,” tegas Ahmad.
Anggota Komisi C Mochlasin Affan turut menyoroti absennya Ketua TKPKD dalam rapat tersebut. Ia menilai hal itu menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah.
“Kita butuh program yang benar-benar memberi dampak nyata, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Sementara itu, Siti Robi’ah menekankan pentingnya pemanfaatan bonus demografi untuk memperkuat SDM. “Masa bonus demografi ini harus jadi momentum membangun SDM unggul,” katanya.
Dari pihak eksekutif, Kepala Bapenda Bojonegoro Ahmad Gunawan menyampaikan pihaknya masih menyesuaikan data pasca perubahan APBD. Ia juga meminta maaf atas ketidakhadiran Ketua TKPKD yang tengah berkoordinasi internal.
Perwakilan BPS menjelaskan, pengukuran kemiskinan tak hanya soal pendapatan, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Rapat ditutup dengan beberapa rekomendasi, di antaranya perlunya kebijakan revolusioner, peningkatan transparansi penggunaan anggaran, serta pengawasan ketat terhadap program penanggulangan kemiskinan. (Edy)
