BOJONEGORO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 8 Juli 2025. Rapat yang digelar di Ruang Banggar DPRD ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi A, B, C, dan D.
Fokus Pembangunan Desa dan Kepatuhan pada Regulasi KPK
Agenda utama rapat adalah pembahasan pra-APBD 2026 dengan menekankan pembangunan yang merata di desa-desa Bojonegoro. Saat ini terdapat sekitar 419 desa yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Sahudi, selaku pimpinan Banggar, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan rencana kerja pemerintah daerah.
“Banggar hari ini tujuannya adalah pra. Artinya kita membahas untuk induk 2026 agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” kata Sahudi.
Ia menambahkan bahwa setiap desa akan diupayakan menerima minimal satu kegiatan pembangunan fisik sebagai bentuk pemerataan. Pemerintah daerah juga tetap mematuhi regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjaga akuntabilitas.
Proyek Bertahap dan Transparansi Anggaran
Sahudi mencontohkan mekanisme anggaran bertahap. Misalnya, sebuah proyek pembangunan jembatan dengan nilai Rp 4 miliar, dapat direalisasikan dalam dua tahun anggaran.
“Jika pekerjaan belum selesai, maka dana Rp 2 miliar akan digunakan di tahun ini, dan sisanya Rp 2 miliar pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Rekapitulasi Pokok Pikiran (Pokir) 2026
Sebagai bagian dari perencanaan berkelanjutan, DPRD juga menyampaikan rekap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun anggaran 2026. Berikut data rekapitulasi sementara:
Pokir ini akan menjadi rujukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 mendatang.
Komitmen Aspiratif dan Progresif
DPRD menegaskan seluruh aspirasi yang diterima dari masyarakat saat reses akan ditindaklanjuti melalui OPD teknis. Pendekatan ini diharapkan menciptakan pembangunan yang lebih adil dan terasa langsung oleh masyarakat desa.
Dengan perencanaan yang matang dan transparan, DPRD Bojonegoro menargetkan pembangunan 2026 dapat berjalan optimal, merata, dan tepat sasaran.
(Edy)
