Bojonegoro — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu, 25 Juni 2025. Agenda utama rapat difokuskan pada pembahasan sisi pendapatan dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.**
Rapat ini dipimpin oleh pimpinan dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri oleh jajaran TAPD serta kepala OPD. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah.
Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Sahudi, menyampaikan bahwa pembahasan pendapatan menjadi dasar penting dalam penyusunan anggaran agar belanja daerah dapat direncanakan secara proporsional dan tepat sasaran.
“Pada hari ini kita rapat Badan Anggaran dan fokus pada pembahasan dari sisi pendapatan. Memang dari sisi pendapatan ada peningkatan, dan harapannya hasil ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh warga Bojonegoro,” ujar Sahudi kepada awak media.
Ia menambahkan, salah satu komponen pendapatan yang mengalami peningkatan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. “Untuk tahun ini, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari DBH migas, sudah terealisasi sekitar 47 persen. Ini akan sangat berpengaruh terhadap sisi belanja nantinya,” jelasnya.
Terkait kondisi serapan anggaran, Sahudi menjelaskan bahwa saat ini masih berada di kisaran 20 persen. Hal tersebut disebabkan oleh masa transisi pemerintahan dan beberapa program yang belum terlaksana.
“Setelah pembahasan P-APBD ini, masyarakat pasti ingin segera menikmati hasil dari pendapatan daerah. Nantinya akan disalurkan dalam bentuk fisik untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa situasi ini menjadi evaluasi bersama dengan TAPD untuk penyusunan anggaran ke depan. “Kita bersama TAPD akan melaksanakan koreksi agar di tahun 2026 tidak terjadi hal serupa. Tahun 2025 ini kita jadikan cerminan untuk perbaikan,” tutup Sahudi.
Pembahasan lanjutan dari sisi belanja daerah dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran yang menyeluruh dan akuntabel.
(Edy – Hjr)
