BOJONEGORO — Puluhan seniman yang tergabung dari berbagai kelompok di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (3/9/2025). Aksi ini menuntut sembilan aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, keadilan, dan penegakan hukum.
Sejak pagi, massa aksi mulai memadati area depan gedung dewan. Mereka datang dengan berbagai atribut seni, membawa spanduk bertuliskan tuntutan, dan melakukan orasi secara bergantian. Meski berlangsung dengan lantang, aksi yang dijaga ketat oleh aparat keamanan gabungan dari Polres Bojonegoro dan Kodim 0813 ini berjalan damai dan tertib.
Suasana di lokasi unjuk rasa terlihat kondusif. Para seniman dengan tertib menyampaikan aspirasi mereka. Dalam orasinya, mereka menyuarakan sembilan tuntutan utama.
“Kami datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini mungkin kurang didengar. Tuntutan kami ada sembilan poin penting, termasuk pemotongan gaji pejabat dan alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan gratis,” ujar salah satu orator.
Tuntutan yang disuarakan para seniman tersebut meliputi:
1. Penghapusan hak istimewa dan pemotongan gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga non-kementerian, serta direksi BUMN, untuk dialokasikan pada pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh.
2. Pemotongan anggaran lembaga dan kementerian yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN.
3. Kenaikan upah buruh, penurunan pajak bagi rakyat, dan kenaikan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, dan konglomerat.
4. Pembebasan peserta aksi yang ditahan tanpa syarat.
5. Penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan aparat yang terlibat pelanggaran HAM.
6. Pemotongan anggaran dan pelucutan alat represi rezim.
7. Mendesak militer kembali ke barak.
8. Penyitaan seluruh harta koruptor dan pengemplang pajak.
9. Dana dari sitaan harta koruptor dan pengemplang pajak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi damai ini berakhir dengan tertib. Meskipun beberapa peserta sempat melakukan coretan di area depan gedung dan memasang spanduk, mereka membubarkan diri secara teratur setelah selesai menyampaikan aspirasinya. Koordinator aksi menegaskan bahwa mereka tidak ingin aksi mereka ditunggangi oleh pihak manapun, sehingga mereka memastikan seluruh proses berjalan dengan damai dan rapi.
Aksi ini menunjukkan peran aktif seniman dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan menyuarakan isu-isu sosial. Dampak dari aksi ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan pusat untuk meninjau kembali kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan alokasi anggaran, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. (Edy)
