Bojonegoro – penadesa.id, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro pada, Rabu, (12/11/2025), menjadi salah satu momen yang krusial dalam rangka evaluasi dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Rapat paripurna ini di pimpin oleh Abdulloh Umar dan dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, serta seluruh anggota DPRD, perwakilan dari pemerintah daerah, OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan daerah.
Tujuan utama dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk memberikan wadah bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka mengenai rancangan APBD yang diusulkan.
APBD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui evaluasi yang dilakukan dalam rapat paripurna, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program yang didanai oleh APBD.
Pendapat fraksi-fraksi, termasuk Fraksi PKB, menjadi representasi dari suara masyarakat yang menginginkan kejelasan dan kebermanfaatan dari penggunaan anggaran yang direncanakan.
Selain itu, rapat ini juga berfungsi untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat ini, diharapkan terdapat kesepakatan strategis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan lebih kepada sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang baik.
Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2026, Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar 1 Triliun 296 Miliar 211 Juta 827 Ribu 023 Rupiah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 1 Triliun 809 Miliar 066 Juta 186 Ribu 137 Rupiah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sesesar 512 Miliar 854 Juta 359 Ribu 114 Rupiah yang bersumber dari Penyertaan Modal sebesar 12 Miliar 854 Juta 359 Ribu 114 Rupiah dan Pembentukan Dana Abadi Daerah sebesar 500 Miliar Rupiah.
Dalam pelaksanaan anggaran, Permasalahan pembiayaan yang menyebabkan SiLPA antara lain berasal dari Penyerapan anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan yang lemah dan kurang matang, yang dapat menyebabkan keteriambatan realisasi anggaran, sehingga kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap adanya perencanaan kas yang akurat, karena Perencanaan kas yang akurat menjadi kunci utama untuk meningkatkan penyerapan anggaran, Komitmen Seluruh stakeholder, Komitmen bersama antara pimpman dan pelaksana teknis di setiap satker sangat diperlukan untuk menjaga akurasi perencanaan dan meningkatkan kualitas penyerapan. Koordinasi dan sosialisasi, serta Rencana kegiatan yang realistis.
Sebelum menutup pandangan umum ini, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap, agar pemerintah daerah dapat mengoptimalisikan pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada secara berkesinambungan dan intensif, dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiscal daerah yang mandiri dan berdikari. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola dalam rangka memastikan agar PAD dari potensi real maupun potensi ekspetasi dapat dipertanggungjawabkan.
Dan juga kami berharap agar nantinya peningkatan pendapatan daerah dapat menunjang dan mengoptimalkan rencana pembangunan daerah kedepanya, supaya dapat mewujudkan Bojonegoro Makmur dan Membangakan.
“Berkaitan dengan Raperda APBD 2026 ini Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan untuk dilakukanya pembahasan lebih lanjut, sehingga pada akhirnya hasil daripada perda ini sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan,” terangnya. (Ed)
