BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja membahas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor kesehatan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah, belum lama ini. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota Komisi B, Dinas Kesehatan, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro.
Rapat ini menyoroti sistem pengelolaan keuangan BLUD yang dinilai lebih fleksibel dalam mendukung pelayanan publik, sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Fokus utama pembahasan pada kinerja pendapatan dan proyeksi ke depan.
Pimpinan rapat, Lasuri, dalam pembukaannya menyampaikan, “rapat pada hari ini membahas BLUD di pelayanan kesehatan khususnya dari dinas kesehatan dan puskesmas di seluruh wilayah kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentunya dimohon untuk dinas kesehatan memberikan penjelasan bahwa untuk kesehatan termasuk salah satu pendukung dari pendapatan daerah.”
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dwi Setyorini, memaparkan sumber pendapatan BLUD yang berasal dari JKN non kapitasi, kapitasi, dan retribusi. Ia menyebut secara persentase terjadi penurunan pada 2024–2025, namun secara nominal justru mengalami kenaikan.
“ada 3 sumber BLUD pendapatan di dinas kami yang bersumber dari jkn non kapitasi, kapitasi dan retribusi. Untuk pendapatan tahun 2024 – 2025 secara prosentase mengalami penurunan. Namun secara angka pendapatan kami mengalami pelonjakan. Harapan kami tahun 2026 pihak kami ditarget 100 miljard. Untuk sampai 30 April 2026 sudah terealisasi 31.49 miliard. Jadi secara proyeksi pihak kami cukup optimis bahwa di akhir tahun 2026 akan memenuhi target,” jelasnya.
Ia juga menambahkan proyeksi tahun 2027 akan mengalami peningkatan sekitar Rp3,5 miliar. Untuk tahun 2026, kondisi pendapatan dan belanja dinilai cukup seimbang, dengan realisasi pendapatan mencapai 31,5 persen dan belanja sekitar 21,76 persen dari pagu.
Terkait pembangunan fisik, Dinas Kesehatan menyebut tidak banyak dialokasikan pada tahun ini karena adanya efisiensi anggaran. Fokus hanya diberikan pada perbaikan polindes yang mengalami kerusakan berat, sementara beberapa rencana pengembangan puskesmas belum dapat direalisasikan.
Ke depan, DPRD berharap pengelolaan BLUD di sektor kesehatan dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. (Ed.)
